Our Government Suka main perintah, tidak mau diperintah (oleh rakyat sendiri) !!!
Hasil penjajahan Belanda selama kurang lebih 350 tahun, dan Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun, memang benar-benar membekas, mengakar dalam benak sebagian besar warga negara Indonesia. Hal-hal yang membekas, untuk sebagian warga menimbulkan rasa sedih karena memiliki kenangan buruk di masa lalu. Kehilangan saudara, harta benda, serta berbagai macam hal yang berharga yang lain karena direnggut oleh penjajah, seringkali menimbulkan rasa sakit hati, jika terkenang masa-masa itu.
Setelah merdeka, apakah warga Indonesia sudah benar-benar merdeka ? Jawabannya jelas TIDAK. Karena meskipun saat ini tidak ada perang yang terjadi dikarenakan oleh serbuan negara lain, tapi sekarang dijajah oleh saudara kita sendiri, sesama warga negara Indonesia, yang saat ini duduk dengan nyaman dan memiliki jabatan di pemerintahan.
Coba diresapi, jangan cuma ngomongin diri sendiri, beberapa hal yang perlu kita perhatikan sekarang adalah :
1. BBM, utamanya bensin (premium), solar.
Beberapa waktu yang lalu, BBM sudah dinaikkan. Bensin menjadi Rp. 6000,-, sedang solar menjadi Rp. 5500,-. Pada waktu akan menaikkan harga BBM, yang menjadi alasan adalah harga minyak dunia naik, kalau tidak salah sampai menembus angka 100 dollar lebih per barel yang saat itu merupakan pemecah rekor harga tertinggi minyak dunia. Pemerintah menggunakan alasan tersebut untuk menaikkan harga BBM, padahal menurut berbagai sumber yang kami peroleh, harga minyak dunia itu fluktuatif, jadi ada kemungkinan harga minyak dunia untuk turun lagi. Tapi, dalam sejarah kenaikan BBM di Indonesia, apakah pernah terjadi penurunan harga BBM ???
Bagaimana jika setelah harga dinaikkan, ternyata harga minyak dunia suatu saat turun ? Bukankah ada pihak-pihak yang sangat diuntungkan, dalam hal ini adalah Pemerintah dan mungkin beserta pihak-pihak lain yang memang sudah saling bekerja sama merencanakan hal ini.
2. BLT, (Bantuan Langsung Tunai), ada juga pihak yang menyebut sebagai Bantuan Langsung Tawuran.
Sebagai kompensasi dari naiknya harga BBM, Pemerintah menyediakan dana BLT untuk memberi bantuan kepada masyarakat miskin, yang besarnya kalau tidak salah sebesar Rp. 300.000,- per 3 bulan, atau Rp. 100.000,- perbulan. Pemberian BLT ini, sudah dimulai sejak Pemerintah, menaikkan harga BBM menjadi Rp. 4500 (bensin / premium) dan Rp. 4300 (solar) dengan memberikan dana bantuan tersebut melalui Kantor Pos – Kantor Pos di seluruh negeri, yang data nya di survey oleh (katanya) perangkat-perangkat desa.
Kenapa ada yang menyebut BLT (bantuan langsung tunai) ini Bantuan Langsung Tawuran ?? Karena pihak tersebut merasa dana BLT ini seringkali menyulut masalah antar warga miskin yang merasa dirinya paling berhak untuk mendapatkan dana BLT dari yang lain sehingga terjadilah tawuran antar warga. Seringkali data yang dihimpun untuk BLT ini tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh perangkat desa sendiri. Bagaimana bisa ? Ternyata, yang katanya survey itu dilakukan oleh perangkat desa itu sendiri, hanya sebagian saja. Di beberapa daerah, survey dilakukan oleh tim tersendiri untuk mendata warga desa yang miskin, tanpa melakukan kerjasama dengan perangkat desa. Sehingga sering terjadi kesalahan atau perbedaan dalam penghitungan jumlah warga miskin di desa tersebut. Yang seharusnya diberi BLT, tidak diberi, tapi yang seharusnya tidak diberi BLT, malah diberi. Aneh….Kacau….
Akhirnya warga yang dirinya lebih miskin dari yang lain merasa dirugikan, karena tidak mendapat BLT. Terjadilah tawuran. Pikirkan siapa yang salah ….
Sepertinya pemberian BLT ini tidak perlu, karena mungkin bagi sebagian orang jadi merasa malas untuk bekerja karena adanya BLT. Lebih baik lagi jika ada lapangan pekerjaan yang luas, tanpa KKN. Tapi mungkin juga jika memang perlu diberikan BLT, jumlah yang diberikan ditambah, karena sekarang BBM sudah naik lagi, logika nya, mestinya BLT juga ditambah jumlahnya kan…. Juga harus diperhatikan data jumlah warga miskin yang seharusnya mendapatkan BLT, turunkan perangkat desa nya, bukan tim dari pusat, karena saat pembagian, yang jadi ujung tombaknya adalah para perangkat desa yang langsung terjun ke masyarakat.
PEMERINTAH SIH KERJA NYA MAIN PERINTAH, TANPA MAU DIPERINTAH (RAKYAT)
(to be continued …)
Leave a Reply
Blog at WordPress.com.
Theme: Monotone by Automattic.
